Tangerang, jakartakoma.id.
Lembaga dan aktivis Kab Tangerang, Banten minta pada para Ispektorat agar proyek yang di kelola tingkat Kecamatan agar ada pemberitahukan pada Kantor Desa setempat.
Banyak keluhan para masyarakat dan lembaga untuk kontrol sosial.
Jika proyek yang di kelola oleh kecamatan agar mematuhui Undang-undang KIP tahun 2008 tentang informasi publik.
“Karena proyek yang di kerjakan oleh pihak pemborong, agar pasang atribut dan papan proyek, sehingga di masyarakat tidak spekulasi negatif”, tuturnya Handra Julianto, SH Aktivis.
Menurut dia, bahwa proyek Normalisasi Irigasi Pertanian di Desa Kosambi Dalam, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, menuai kontroversi akibat dugaan pengerjaan yang asal-asalan.
Proyek bernilai sangat fantastis sebesar Rp 149.970.000 yang bersumber dari APBD 2025 ini dikerjakan oleh CV Multi Jaya.
“Kami minta pada pihak pengawas agar saat melakukan kegiatan pomborong agar ada di tempat, karena pihak ke-2 terkesan tidak profesional dalam fisiknya”, ujarnya.
Dari hasil pantauan di lokasi proyek menunjukkan bahwa pengerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Batu kali yang digunakan terlihat berkualitas rendah dan tidak sesuai standar.
Selain itu, pemasangan batu kali dilakukan tanpa penggalian terlebih dahulu, sehingga diduga tidak akan bertahan lama.
Pihak kecamatan tidak mempungsikan Pengawas dan PPTK dengan tidak Difungsikan . Pengawas proyek, H. Cecep, mengaku tidak mengetahui detail proyek karena tidak ada perintah dari Camat Mekar Baru.
Sementara itu, Kasi Ekbang, Tabrizi, mengarahkan untuk menghubungi Camat Mekar Baru. Camat Mekar Baru, H. Iman Bahlawi, tidak merespons konfirmasi.
Dalam proyek irigasi, standar yang harus dipenuhi antara lain
Desain yang Tepat, Perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan
Bahan yang Berkualitas Penggunaan bahan yang sesuai standar, seperti batu kali yang berkualitas baik
Pengerjaan yang Profesional Pengerjaan yang sesuai dengan standar dan tidak asal-asalan
Pengawasan yang Ketat Pengawasan yang efektif untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana
Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, APKAN-RI Banten, menyayangkan kondisi ini dan meminta agar proyek diselesaikan dengan baik dan sesuai standar.
Jamin, Humas DPP Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), menyatakan bahwa mutu dan kualitas bangunan sangat buruk dan tidak akan bertahan lama jika tidak diperbaiki .
(Daud77)
